JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengunjungi Gedung Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang pada Jumat 18 Maret 2016, kemarin.
Jokowi mengaku prihatin atas kondisi proyek yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat itu. "Sedih melihat aset negara di proyek Hambalang mangkrak. Penuh alang-alang. Harus diselamatkan -Jkw," tulis Jokowi melalui akun Twitternya, @jokowi, 18 Maret 2016.
Kunjungan Jokowi pun mengundang sejumlah pandangan yang muncul di berbagai media. Ada yang menganggap kunjungan dan pernyataan mantan Wali Kota Solo itu memiliki dimensi untuk mengkritik Pemerintah SBY. (Baca juga: Presiden Jokowi Tinjau Wisma Atlet Hambalang)
Pendapat itu beralasan karena proyek itu dibangun pada era Pemerintah SBY. Ketika itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya penyimpangan terkait proyek tersebut.
Dua elite Demokrat pun terjerat dalam kasus itu, yakni Andi Alfian Malarangeng yang saat itu menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan Anas Urbaningrum, Ketua Umum Demokrat saat itu.
Di berbagai media, muncul pendapat yang mengaitkan kunjungan Jokowi ke Hambalang sebagai balasan atas sikap SBY yang kerap mengkritik kebijakan pemerintah.
Sekretaris Jenderal Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Sya'roni menilai Jokowi salah besar bila sengaja melakukan kunjungan ke Hambalang hanya untuk memukul balik berbagai manuver yang sedang dimainkan oleh SBY.
"Karena tanggung jawab SBY sebagai pemimpin Indonesia secara otomatis berhenti pada saat Jokowi dilantik menjadi presiden," ujar Sya'roni dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Sabtu (19/3/2016).
Menurut dia, sejak saat itu tanggung jawab memimpin negeri ini berpindah ke pundak Jokowi. Dia menilai sudah menjadi tugas presiden baru untuk menjaga seluruh aset negara, termasuk Kompleks Olahraga Hambalang.
"Presiden Jokowi tidak dibenarkan melakukan tebang pilih dalam meneruskan proyek-proyek rezim lalu. Misalnya meresmikan Tol Cipali tetapi menelantarkan Hambalang. Padahal keduanya sama-sama proyek peninggalan rezim lalu," tuturnya.
Menurut dia, idealnya semua proyek yang dibangun pemerintah masa lalu diteruskan hingga tuntas. "Tetapi kalau memang tidak berkenan bisa dijual, namun tidak boleh ditelantarkan," katanya.
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook